Penyitaan Buku Tanpa Proses Peradilan Ancam Perkembangan Literasi Bangsa

lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id — Buku merupakan salah satu sarana belajar. Dengan buku, kita dapat menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan berpikir. Bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir, buku menjadi suatu kebutuhan. Buku membentuk pemikiran mereka dan menghasilkan ide dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun menurut data “Most Littered Nation In the World” yang dikeluarkan oleh Central Connecticut University pada Maret 2016, minat baca Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Ironisnya, di tengah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia terjadi penyitaan buku-buku beberapa waktu lalu.

Pada tanggal 26 Desember 2018 di Kediri, sejumlah buku disita oleh aparat kepolisian dan TNI. Selang beberapa pekan kemudian, peristiwa yang sama kembali terjadi di kawasan toko buku Jalan HOS Cokroaminoto, Padang. Penyitaan-penyitaan tersebut dilakukan dengan dalih usang yang lagi-lagi sama, yaitu dugaan propaganda PKI dan penyebaran paham komunisme. Penyitaan buku tersebut bukan hanya merugikan pihak pemilik toko secara materiil, bahkan beberapa mengalami trauma seolah mereka menjadi tersangka. Padahal jelas-jelas buku yang disita tersebut semuanya telah memiliki izin cetak.

Penyitaan buku tanpa melalui proses peradilan sama dengan mengambil hak milik pribadi secara sewenang-wenang. Itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Penyitaan buku mengakibatkan terputusnya proses menyampaikan dan memperoleh informasi. Buku termasuk salah satu media untuk mengembangkan diri seperti yang tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Tindakan tersebut juga mengebiri hak setiap orang untuk bebas menyatakan pikiran dan sikap melalui buku sebagaimana dimaksud Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Hak konstitusional memang tidak bersifat sebebas-bebasnya, namun ada batasannya. Batasan ini berfungsi untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28 J ayat (2), yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Beredarnya sebuah buku tidak akan mengakibatkan berkurangnya hak dan kebebasan orang lain karena setiap orang memiliki kehendak bebas untuk membeli atau tidak membeli buku tersebut.

Buku memiliki peranan sangat vital sebagai media pencerdasan bangsa, karena sebagian besar pengetahuan bersumber dari buku. Jikalau ada pihak yang berusaha membatasi literasi masyarakat, tentu saja sama halnya dengan melakukan pembodohan luar biasa terhadap rakyat. Hal itu tentu tidak sejalan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengenai cita-cita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait dengan penyitaan, tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyitaan buku tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat”.

Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010  memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan itu dibacakan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pelarangan atau penyitaan buku seharusnya dilakukan setelah melalui proses peradilan. Dalam suatu negara hukum, mutlak adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Jika ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum maka penyelesaiannya harus melalui proses peradilan sehingga penyitaan barang cetakan, misalnya buku yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui proses peradilan. Tanpa melalui proses peradilan, merupakan proses ekstra yudisial yang tentu saja sangat ditentang di sebuah negara hukum.

Penyitaan buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Oleh karena itu, penyitaan buku tanpa melalui proses peradilan sesungguhnya telah kehilangan legitimasi dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum, serta menyalahi prinsip negara hukum. Prinsipnya, pemikiran dilawan dengan pemikiran, buku dilawan dengan buku.

“Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.” – Mohammad Hatta-

Fadhil Isprayogi

(Magang LPM Gema Keadilan)

 

Sumber :

https://tirto.id/apa-isi-buku-buku-yang-disita-tni-sepanjang-desember-januari-devc?fbclid=IwAR21ekiax2fUlO6SSa1SRnJqDUQ3P3MvXITD2QZ3__0gvstEyIHZTujA3T4

http://mediaindonesia.com/read/detail/45190-inilah-putusan-mk-terkait-penyitaan-buku

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

https://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke-60.dunia?fbclid=IwAR0dj6Um75OLM7DlafQBtdElv9Wg3sxd_CzyCj9Q_V_aJtFCyCRkbxmltKg

 

Sumber foto :

https://mmc.tirto.id/…/2…/01/10/razia-buku-2–antarafoto.jpg