Wacana Sepeda Motor Masuk Tol, Efektifkah?

lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id – Baru-baru ini DPR mengeluarkan wacana sepeda motor masuk tol dan menjadi topik terhangat. Wacana tersebut mendapat respon yang beragam dari kalangan masyarakat luas. Ada sebagian yang menyikapi setuju tentang wacana tersebut dan ada juga yang menolak secara tegas karena mementingkan aspek keselamatan. Terlebih sepeda motor merupakan kendaraan yang sangat rawan akan kecelakaan di jalan dan mendominasi 75% angka kecelakaan di Indonesia seperti yang diutarakan oleh Setiadi, Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub.

Larangan sepeda motor melintas di jalan tol mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa jalan bebas hambatan atau jalan tol hanya boleh dilewati bagi kendaraan roda empat atau lebih.

Di Indonesia terdapat jalan tol yang membolehkan sepeda motor untuk masuk, contohnya di Jembatan Suramadu (Jawa Timur) dan Jembatan Bali Mandara. Pada kedua jalan tol tersebut dilengkapi dengan jalur khusus untuk sepeda motor. Sepanjang tidak ada jalur khusus, sepeda motor dilarang untuk masuk ke jalan bebas hambatan ini, kecuali motor untuk petugas kepolisian atau bagian pengawalan. Mengenai motor polisi dan pengawalan, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Disebutkan bahwa setiap polisi memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Pada dasarnya jalan tol memang didesain hanya untuk kendaraan roda empat atau lebih yang notabene memiliki kapasitas mesin tinggi dan mampu melaju dengan kecepatan tinggi. Motor dengan kapasitas mesin kecil dan berkecepatan sangat terbatas tentu saja dapat menghambat arus kendaraan berkapasitas mesin besar. Dapat dibayangkan apabila ada banyak pengguna motor berada di jalan tol, istilah jalur bebas hambatan bukan tidak mungkin hanya menjadi cerita ‘legenda’ saja.

Disisi lain, seperti apa yang telah disebutkan oleh Bambang Soesatyo yang merupakan ketua DPR RI, pengendara motor punya hak yang sama dengan pengendara mobil atas jalan bebas hambatan tersebut. Namun perlu juga adanya kajian aspek keselamatan apabila memang wacana sepeda motor masuk tol benar-benar akan direalisasikan. Banyak kalangan yang menilai wacana tersebut dinilai tidak sesuai dengan aspek keselamatan berkendara. Ketika seseorang melaju di jalan tol menggunakan sepeda motor, tentu banyak sekali kemungkinan negatif yang akan terjadi nantinya.

Dengan adanya wacana motor masuk tol tersebut, efeknya banyak dirasakan oleh pengendara roda empat atau lebih. Apabila pada jalan tol diberi jalur khusus untuk sepeda motor, maka ditakutkan akan berakibat pada penyempitan jalur kendaraan roda empat atau lebih dan dapat berimbas pada kemacetan. Ketika jalur kendaraan tersebut disatukan, maka resiko yang akan dialami oleh pengendara bermotor akan lebih besar. Ketika sepeda motor oleng saat memacu kecepatan tinggi lalu tersenggol oleh kendaraan lainnya, motor tersebut akan lebih mudah terjatuh dan menyebabkan kecelakaan.

Disamping dampak negatif dari wacana motor masuk tol tesebut, terdapat dampak positif terlebih untuk pengendara motor yang sedang merantau dan jauh dari kampung halaman. Jarak tempuh yang jauh mengakibatkan masyarakat cenderung memakai kendaraan umum yang terkadang tidak dapat menjangkau daerah kampung halaman. Dengan adanya wacana ini, masyarakat dapat mengendarai sepeda motor dari daerah rantau ke kampung halaman, waktu tempuhnya pun relatif singkat dan akses jalannya lebih mudah. Namun disamping manfaat tersebut, sangat perlu dikaji ulang terlebih dahulu khususnya terkait aspek keselamatan.

Suatu wacana dan keputusan dari pemerintah memang selalu ada pro dan kontra. Kita sebagai warga negara yang baik juga memiliki hak suara untuk berpendapat mengenai wacana sepeda motor masuk tol ini. Mungkin bagi pengendara motor lebih merasa diuntungkan atas wacana tersebut, namun justru pengemudi roda empat atau lebih cenderung merasa dirugikan.

Karena wacana tersebut berdampak kepada masyarakat luas, maka pemerintah wajib mempertimbangkan dari segala aspek dan dampak yang akan ditimbulkan, serta bagaimana cara mencegah kendala-kendala yang akan terjadi. Kita sebagai masyarakat wajib mentaati keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan wacana ini. Berkendara dengan mentaati peraturan merupakan syarat utama untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Bernika Nadia Salsabila 

(Magang LPM Gema Keadilan)

 

Sumber :

https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/otomotif/2018/11/06/pengguna-sepeda-motor-dominasi-75-angka-kecelakaan-di-indonesia

https://www.gridoto.com/read/221623316/ramai-perdebatan-soal-motor-masuk-tol-jasa-marga-angkat-suara?page=all#!%2F

 

Sumber Gambar:

https://www.google.com/amp/medan.tribunnews.com/amp/2019/01/30/bisa-jadi-karpet-merah-setor-nyawa-ylki-pertanyakan-rencana-motor-masuk-jalan-tol