Transparansi Nilai di FH Undip: Mitos atau Fakta?

lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id – Memasuki awal semester baru, mahasiswa biasanya akan disibukkan dengan agenda rutin mereka, seperti pengisian KRS (Kartu Rencana Studi). Namun bagi mahasiswa FH Undip tak hanya berkutat dengan kegiatan itu, masih ada agenda rutin lainnya, yaitu persoalan mengenai nilai akhir mereka. Berbeda dengan fakultas lain, hasil studi (KHS) yang diterima anak-anak Fakultas Hukum Undip hanya mencantumkan hasil nilai, tanpa disertai indikator dan rincian pencapaian yang kurang jelas. Sehingga, saat pengumuman nilai akhir dalam KHS (Kartu Hasil Studi) bisa dipastikan ada satu dua anak yang merasa tidak puas akan nilai akhirnya.

Faktanya di Fakultas Hukum ada beberapa dosen yang ketika ditanya konfirmasi mengenai nilai yang belaiu beri, beliau malah merasa tersinggung. Namun, sifat ketertutupan itu pun juga berbanding terbalik dengan penyataan beberapa dosen lainnya yang bersedia diwawancara.

Terkait dengan hal ini, menurut Bapak Solechan selaku Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang juga merupakan Wakil Dekan menjelaskan pendapatnya, “Persoalannya kan begini mahasiswa tidak puas dengan nilai yang ia dapat. Ada satu hal yang saya katakan kepada mahasiswa, jadi nilai itu misterius. Ketika kita merasa tidak bisa kadang nilai itu malah baik, ketika kita merasa bisa kadang nilai itu tidak seperti yang kita harapkan.” Ujar Solechan.

Alhasil, beberapa dari mereka menanyakan mengenai perhitungan nilainya kepada dosen yang bersangkutan, tapi jarang sekali yang berhasil mendapatkan akses untuk melihat rincian nilainya.

Padahal dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro (Perek Undip) No. 15 Tahun 2017 Pasal 31 ayat (7) dengan jelas dikatakan bahwa “Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan keadilan”, namun hingga saat ini sudahkah ada transparansi nilai di FH Undip?

Menurut salah satu mahasiswa FH Undip yang tidak ingin disebutkan namanya, melalui pendapatnya berkata “Dosen kasih kontrak kuliah dan syarat nilai untuk mendapatkan nilai A, itu sudah masuk transparan. Sehingga ada kepastian. Kontrak kuliah kan dua pihak (mahasiswa dengan dosen). Sudah ada transparansi dalam memberikan penilaian. Transparansi ngasih tau nilai belum. 90%  dosen ngak ngasih tau nilai kita.”

Selain itu, muncul pula pendapat mahasiswa lainnya bahwa “Kalau komponen nilainya sih ngak ada masalah berkaitan dengan transparansi nilai. Cuma aku pribadi mempermasalahkan nilai yang sudah ditabulasi dan lain sebagainya itu ngak dilihatin ke mahasiswa katakan nih tugas tiga ternyata ngak ngumpulin. Kalau kita tahu rinciannya itu, kita bakalan maybe cari cara lain untuk memperbaiki nilai-nilai itu tapi sayangnya kita ngak tau jadi setelah selesai tugas, UTS, UAS ya tinggal pasrah.”

“Dosen ada kewenangannya masing-masing, tetapi dosen kan ada yang bersifat terbuka, ada yang tidak mau menyampaikan hasil pekerjaan mahasiswa. Memang selama ini ada dua tipe dosen yang semacam ini. Kalau tipe saya itu mahasiswa jangankan tanya nilai, tanya kehadiran itu boleh. Dan sistem penilaian kan sudah diatur 20% tugas, 30% UTS, 50% UAS. Sistem seperti ini kan sudah diketahui mahasiswa semua.” ucap Bapak Solecan, Dosen FH Undip.

Permasalahannya, hal yang diharapkan mahasiswa bukan hanya transparansi mengenai takaran penilaian, namun mengenai keterbukaan akan rincian hasil tugas, UTS dan UAS beserta perhitungannya dari setiap mahasiwa. Hal ini diatur dalam Perek Undip No. 15 tahun 2017. Disitu tertulis jelas bahwa salah satu prinsip pelaksanaan penilaian yaitu dengan adanya transparansi. Selain itu, dalam salah satu poin di evaluasi dosen yang ada di laman Simak.fh.undip, mensyaratkan adanya pembagian hasil ujian kepada mahasiswa sebagai salah satu representasi dari transparansi nilai yang ada. Akan tetapi, hingga kini hal itu tidak dilaksanakan oleh semua dosen.

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro (Perek Undip) No. 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro Pasal 21 huruf e poin 3 yang menyatakan bahwa dosen memiliki manajemen salah satunya yaitu menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

“Hingga saat ini ketika ada dosen yang dimintain liat nilai gitu bilangnya bahwa itu nilai kalian udah saya (dosen) tambah. Kalau liat nilai konsekuensinya nilai asli yang dimasukkan ya,” ucap Anggarda,  “kenapa harus repot? Kasih liat nilai semua mahasiswa. Kalo mau kasi kesempatan perbaiki sebelum ujian dalam bentuk tugas mongga kalau ngak ya setidaknya kasih semangat ke mahasiswanya yang mungkin nilainya kurang. Buat do the best for final exam.” tambahnya.

Menurut Dosen FH Undip lainnya, Prof. Laksmi menuturkan bahwa “Saya tidak menyalahkan dosen yang tidak mau memperlihatkan nilai, karena dosen kan punya gaya nya masing-masing. Bisa juga karena mereka punya kesibukkan atau mahasiswa kurang sopan. Kalau dipikir dari sisi dosen yaa merepotkan.” Ujarnya.

Transparansi mengenai proporsi dalam penilaian saat ini sudah diberikan oleh Ana Silviana, salah satu Dosen FH Undip, “Tugas, presensi dan UTS ibu kan masih bisa memberikan kelonggaran untuk membantu disitu. Ini ada diperjanjian perkuliahan. Dan itu sudah diacc semua sama mahasiswa, ada di awal perkuliahan, SAP juga mengenai apa yang akan ibu sampaikan di satu semester nantinya.”

Permasalahan yang ada mengenai Otoritas Dosen. Otoritas yang diberikan kepada tiap dosen untuk meramu nilai yang ada dengan berpatokan untuk nilai akhir terdiri dari 20% nilai tugas, 30 % nilai UTS, dan 50 % nilai UAS. Patokan itu menjadi dasar bagi para dosen untuk mengembangkan dan memilih metode penilaian yang dirasa paling sesuai dengan kelas yang diampunya. Ada dosen yang menambahkan jumlah kehadiran sebagai salah satu indikator penilaian. Ada dosen yang tidak mempermasalahkan jumlah kehadiran, dengan berpedoman minimal kehadiran 75% dari total jumlah pertemuan.

Bapak Solechan menambahkan bahwa “Kalau di dalam sistem penilaian saya, nilai anda tergantung pada teman anda. Kalau misalnya anda merasa bisa, padahal temen anda itu juah lebih bisa maka nilai anda jauh dibawah teman anda. Tapi sebaliknya anda merasa tidak bisa tapi temen-temen anda yang lain jauh lebh tidak bisa sehingga nilai anda lebih tinggi dari yang lain. Sitem penilaian saya dapat nilai A itu bukan  berarti 100, tapi tertinggi di dalam kelas. Saya memberikan nilai itu juga tergantung kepada si mahasiswa, faktor kehadiran menjadi pertimbangan saya dalam memberikan penilaian”

Range nilai yang diberikan oleh dosen berkisar nilai tertinggi disimbolkan dengan huruf A, B untuk predikat baik, C untuk cukup, D untuk kurang, dan E untuk sangat kurang. Dan mengenai range angka yang diberikan sampai saat ini tidak sama dosen satu dengan dosen lainnya.

Sebenarnya dalam Perek Undip No. 15 Tahun 2017 sudah tertera mengenai range untuk setiap nilai yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (4)  “Sistem penilaian :

  1. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, B, C, D dan E.
  2. Nilai lulus minial tugas akhir/skripsi adalah B.
  3. Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut :
Rentang Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai
≥ 80 A 4,00
70 – 79,99 B 3,00
60-69,99 C 2,00
51-59,99 D 1,00
≤ 50,99 E 0,00

.

Seorang mahasiswa terkait ini berpendapat, “Misalkan protes nilai kadang dosen ada yang nggak mau diprotes. Kita berhak melihat nilai kita gimana, apakah dia berdasarkan penilaian. Kadang ada dosen yang ngak mau diprotes. Suka ngancem mahasiswa, membuat mental mahasiswa takut.”

“Menanyakan rincian nilai sebenarnya diperbolehkan, sepanjang mahasiswa menanyakan kepada dosennya secara baik-baik.” ucap Pak Solechan

“Sebenarnya apa yang dipikirakan oleh mahasiswa itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh dosen. Jadi jawaban apa yang dipikirkan oleh mahasiswa, menurut dia itu udah bener. Itu sebenernya belum jawaban yang dikehendaki oleh dosen. Jadi missnya disitu. mahasiswa merasa bisa tapi sebenarnya belum sepenuhnya tepat.” Tambahnya.

Begitu juga Prof. Laksmi, ia mengaku mahasiswa boleh melihat nilainya. Prof. Laksmi yang akan memperlihatkan hasil UTS sebelum UAS, namun untuk hasil UAS tidak ia perlihatkan karena waktunya terbatas.

Sedangkan Ibu Ana Silviana mengaku akan memperlihatkan nilai bila mahasiswa memintanya. Selama ini menyimpan hasil UAS hingga semuanya selesai. “Saya mau memperlihatkan hasilnya. Dia datang tapi saya bilang begini. Silahkan kalau memang ibu yang salah nilai anda akan saya ubah jadi A. Tapi kalau anda yang salah ibu juga dapat memberikan nilai anda E. Alasannya kalau itu termasuk kebijaksanaan saya. Saya sudah memberikan kesempatan. Dia seperti fetakompli kepada dosen, seperti ngak percaya dengan proses penilaian saya. Saya suruh datang, dia datang, datang ngak bawa soal. Banyak mahasiswa begitu. Tapi ibu tetap menyediakan soal. Nih, ini ada soal. Anda nomor 1 jawabannya apa? Lupa buk. Dia complain nilai tetapi dia lupa tidak tau merasa bisa. Apakah itu bisa dipertanggung jawabkan?” ucapnya “Komplain saya terima. Saya berikan LJUnya. Nomor satu jawaban ini. Menurut anda jawabannya ini. Nomor satu jawabannya ini. Ini kalau ibu ojektif sekali nilaimu ngak ada.. Kalau nilai objektif sekali nilaimu ngak ada. Meskipun dia kurang sedikit. Kan ibu kalau nilai 10 atau 1. Kalau 1 Ibu kasih nilai ½ atau 2/3, jadi ditotal semuanya pun tidak bisa menyelamatkan nilai dari dia.” Meskipun begitu akhirnya beliau tetap tidak memberikan nilai E untuk mahasiswa tersebut.

Permasalahan lainnya yang sering terjadi yaitu nilai akhir yang muncul juga masih sering ada yang muncul beberapa jam sebelum pengisian KRS. Pengaturan mengenai batas waktu dosen memberikan nilai diatur juga dalam Perek Undip No. 15 Tahun 2017 Pasal 31 ayat (12) dikatakan bahwa “Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera memberikan nilai hasil ujian semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian IRS, maka Dekan dapat memberikan nilai B kepada semua mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta ujian.”

Seorang mahasiswa juga menambahkan bahwa ia juga tidak setuju terkait dosen yang memberikan nilai pukul rata B karena nilainya belum masuk ke akademik sedangkan waktunya sudah mendekati waktu pengisian Simak. “Kemampuan mahasiswa beda berusaha dalam kuliah juga beda kalau kasih nilai rata B atau even A, hanya karena males koreksi mah no no aja aku sama dosen begituan kan mereka dah pernah kuliah juga harusnya tau gimana susahnya belajar mau ujian ngerjain tugas dll.”

Bapak Solecan berpendapat bahwa, “Ini dilematis, karena langkah langkah ini ditujukan untuk dosen-dosen yang sering meyerahkan terlambat. Ini kan mengganggu sistem. Kalau sampai batas waktu menyerahkan pihak pimpinan akan memberikan nilia B. Dilematisnya bagi mereka mereka yang pinter mungkin masih bisa mendapatkan nila A, tapi yang ada batasan masih bisa disyukuri.”

Namun didalam Perek Undip No. 15 Tahun 2017 Pasal 31 ayat (3) dikembalikan bahwa “Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.”

Sumber Foto: https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX76OC2I3fAhUH6Y8KHSTzDIMQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.djpbn.kemenkeu.go.id%2Fkppn%2Fjakarta2%2Fid%2Fberita%2Fberita-terbaru%2F306-artikel-dan-opini%2F2818-transparansi-lembaga-keuangan-dan-keterbukaan-informasi.html&psig=AOvVaw08tUuQNSpSCA7ocDhZ3t3J&ust=1544271008168408

 

Stefani Yulindriani