Kuliah Umum Jaksa Agung RI: Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum

lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id – Rabu (21/02), sejak pagi Gedung Satjiptoraharjo telah dipenuhi mobil berplat merah milik staf Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi untuk memastikan keadaan tempat yang akan digunakan untuk kuliah umum yang disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak H.M. Prastyo yang bertemakan “Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pembangunan Nasional”, dilaksanakan di ruang H.304-305. Acara ini salah satu rangkaian pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada beliau.

Awalnya acara ini terbuka umum untuk seluruh mahasiswa, namum H-1 pelaksanaan terdapat pengumuman, bahwa acara ini hanya dapat diikuti oleh mahasiswa dari beberapa kelas matakuliah dan mahasiswa peminatan hukum pidana. Pada hari pelaksanaan, akhirnya mahasiswa yang boleh mengikuti kuliah umum ini tidak hanya dari mahasiswa yang telah ditentukan. Acara tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa program S-1 Ilmu Hukum, namun juga oleh mahasiswa S-2 Magister Hukum, S-2 Kenotariatan, dan program S-3 Doktor Hukum. Acara juga dihadri oleh para Dosen, Bapak Dekan Fakultas Hsukum Undip – Prof. Dr. R. Benny Riyanto,S. H., M. Hum.,C.N., serta  Bapak Rektor Fakultas Hukum Undip – Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

Acara dimulai oleh Ketua Akademik, Ibu Wiwik selaku MC pada pukul 10:30 yang dilanjutkan dengan penyanyian lagu Indonesia Raya oleh hadirin yang ada di ruangan. Acara dibuka seecara simbolis oleh Rektor Undip yang didahului dengan sambutan.

Beliau menyampaikan mengenai pandangan hukum hanya melanggengkan kepentingan-kepentingan tertentu saja, hanya sebagai pengatur yang kaku, serta seakan menimbulkan kesan “Manusia untuk hukum”. Namun, pandangan hukum yang ditanamkan di Fakultas Hukum Undip jauh lebih dari sekedar hal demikian. Dilambangkan dengan empat pilar yang ada di Gedung Satjiptoraharjo, hukum tidak sekedar Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan, namun juga ada unsur Kasih Sayang di sana, sehingga memberikan pandangan “Hukum untuk manusia”, seperti yang diutarakan oleh Guru Besar FH Undip – Prof. Satjiptoraharjo, dengan hukum progresifnya. Dalam sambutannya juga, beliau mengapresiasi Jaksa Agung RI dalam mengeluarkan ketentuan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Beliau menambahkan, dengan adanya TP4P dan TP4D kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pusat dan daerah dapat terkontrol dan tepat sasaran.

Masuk ke inti acara, penyampaian kuliah umum oleh Jaksa Agung RI – H.M. Prasetyo, yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Hukum Undip, Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. Membuka kuliah umumnya, Bapak Jaksa Agung memuji Fakultas Hukum Undip. Beliau mengatakan ingin duduk bersama-sama mahasiswa FH Undip, ini menunjukan pujian akan FH Undip umumnya dan mahasiswa FH Undip khususnya.

Materi yang disampaikan ialah bagaimana Jaksa Agung dalam menegakan hukum, tidak hanya melalui tindakan represif, tapi juga fokus kepada tindakan preventif.

Pendahuluan yang beliau sampaikan, tertuju pada sendi kehidupan yang terpenting yakni ekonomi. Sendi ini akan menjadi parameter kemajuan suatu negara. Indonesia telah melakukan upaya agar perkembangan ekonomi dapat meningkat secara signifikan dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan meningkatnya sektor ekonomi ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Disini lah kegunaan hukum, sebagai penyangga rambu-rambu dalam penegakan perkembangan ekonomi.

Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia masih belum signifikan. Menurut data statistik, penegakan hukum masih staknan pada angka 0,92 persen. Padahal, hukum sendiri sebagai alarm dalam segala sendi kehidupan. Rendahnya penegakan hukum disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dan lembaga tenaga penegak hukum. Melihat hal ini, perlu adanya identifikasi dan pemetaan agar menciptakan integritas.

Adanya inisiasi TP4P dan TP4D dari Jaksa Agung merupakan salah satu cara agar penegakan hukum dapat tercipta. Walaupun ada pandangan yang mengatakan TP4P dan TP4D hanya melindungi para koruptor, tapi Bapak Prasetyo menegaskan bahwa TP4P dan TP4D bukan sebagai pelindung koruptor. Justru ketentuan ini sebagai pengawasan kepada pejabat pusat maupun daerah dalam maksimalisasi kegiatan, baik dari segi nilai dan dana.

Selain hal itu, Bapak H.M. Prasetyo juga menampakan bagaimana Jaksa Agung sebagai penegak hukum baik dalam tindakan preventif maupun represif, hal tersebut juga tuntutan dari pasal 30 Undang-undang Kejaksaan. Salah satu fokus Jaksa Agung adalah pada ranah tindakan preventif dengan melakukan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Pesantren.

Walaupun masifnya penegakan hukum preventif, Jaksa Agung tidak mengendurkan tindakan hukum represif. Prinsip yang digunakan oleh Jaksa Agung ialah Profesionalitas, Obyektif, dan Tegas.

Pada intinya, Bapak H.M. Prasetyo menegaskan bahwa Jaksa Agung telah melakukan berbagai cara dalam menegakan hukum baik tindakan preventif maupun represif dengan menyeimbangkan keduanya terutama pada tindak pidana korupsi yang kini telah menjadi penyebab kemeralatan bangsa.

Setelah melakukan pemaparan, masih tersisa waktu untuk satu sesi tanya-jawab. Antusias peserta sangat terlihat ketika banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, namun hanya tiga penanya yang diberikan kesempatan.

Acara diakhiri dengan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator dan ditutup oleh MC.

 

Ray Habib Al-Syamsi